Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah menjabarkan 3 agenda pembangunan Nasional yaitu :

1.    Menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

2.    Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.

3.    Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu dari ketiga agenda Pembangunan Nasional tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan dominan Kesejahteraan Sosial, ketenaga Kerja dan Transmigrasi.                                                Seiring dengan kemajuan di bidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, disadari pula bahwa keberhasilan bangsa Indonesia khususnya daerah Kabupaten/Kota sebagai wilayah yang mengurusi masyarakat  ternyata masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2011, kita masih tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan; baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial. yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja terutama angkatan kerja usia muda (20 – 35 tahun).  Disamping permasalahan transmigrasi yaitu  kepadatan dan persebaran penduduk yang tidak merata, Pembangunan transmigrasi merupakan salah satu bagian penting dalam Pembangunan Nasional yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menata persebaran penduduk yang serasi, seimbang sesuai daya dukung wilayah dan daya tampung lingkungan, mendukung pembangunan daerah serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Langkah strategi dan kegiatan yang tepat diperlukan untuk mengatasi permasalahan Kesejahteraan soaial, Ketenagakerjaan dan transmigrasi diantaranya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peran serta pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya menuju kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komponen masyarakat.selain penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya terus bertambah, dengan kualitas daya saing yang belum memadai. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kesempatan kerja di daerah, yang sangat diperlukan sesuai kondisi Ketenagakerjaan di kota tangerang selatan yang masih dirasakan menghambat semangat pengembangan diri antara lain, keengganan masyarakat untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi mempengaruhi system dan berdaya kerja yang kurang produktif, kurang siapnya tenaga kerja untuk memotivasi diri dengan mencapai berbagai pengalaman keterampilan guna meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global, pengaruh informasi global, memberikan impian pada masyarakat didalam memperoleh manfaat dengan cepat dan mudah yang bersifat instant.

Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Provinsi Banten, daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang sesuai dengan UU No. 51 Tahun 2010,  Secara Geografi memiliki Luas Wilayah 147, 19 Km2 dengan pembagian Wilayah terdiri dari  7 Kecamatan dengan 49 Kelurahan dan 5 Desa, memiliki batas Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan DKI Jaya dan Kota Tangerang sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jaya dan Kota Depok, sedangkan wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah Barat dengan wilayah Kab. Tangerang. Memiliki Jumlah Penduduk       : 1.351.374 Jiwa, Kepadatan penduduk : 7.143 Orang/Km2, PDRB ADH Berlaku       : 5,26 Trilyun Rupiah,  PDRB per Kapita : 5,042 Juta Rupiah, Jumlah Rumah Tangga Penerima BLT : 19.104 RT, LPE : 6,51% (Dari Hasil Olah Data BPS, 2008), Sektor Perdagangan dan Jasa merupakan penggerak utama perekonomian Kota Tangerang Selatan . Secara keseluruhan, kontribusi kedua kegiatan tersebut sebesar ± 92%. Dengan jumlah Perusahaan Jasa dan Niaga serta perbankan yang hampir mendominasi jenis perusahaan yang berusaha di Kota Tangerang Selatan menjadi tulang punggung perkembangan dan pertumbuhan perekonomian menuju wilayah mandiri di Provinsi Banten.

Pemekaran Wilayah tersebut selama ini selain diikuti dengan upaya peningkatan pembangunan kantor Pemerintahan, juga diikuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana lainya, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai fasilitas baik sosial, ekonomi, kebudayaan, pertanahan dan fasilitas umum lainnya, harus sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dan peningkatan kemudahan akses baik akses fisik, transportasi, serta ditunjang adanya kemajuan teknologi komunikasi, tuntutan kemudahan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat Masyarakat mengharapkan adanya perbaikan kualitas pelayanan dan kemudahan birokrasi.

Sebagai daerah otonom baru kita harus melakukan pendataan terbaru meliputi hal – hal yang terkaita dengan jumlah penduduk kota tangerang selatan, kepadatan penduduk, Jumlah penduduk usia kerja ( 15 tahun keatas) baik laki – laki maupun  perempuan, selanjutnya Jumlah angkatan kerja baik laki – laki maupun perempuan yang terserap dalam kegiatan ekonomi atau bekerja demikian pula  jumlah lowongan kerja yang terdaftar. Menurut data

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi di Kota Tangerang Selatan tercatat sebanyak 65.000 ( enam puluh lima  ribu ) sedangkan jumlah perusahaan di  kota tangerang selatan menurut data dari Kabupaten Induk tercatat sebanyak 908 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 35.380 orang